Raja Boental, Pewaris Mahkota Kerajaan Sisingamangaraja

Ketika Raja Boental menginjak usia remaja, harapan – harapan dan ambisi untuk mengembalikan kembali Kerajaan Sisingamangaraja banyak bermunculan di kalangan Parmalim dan Parbaringin karena dipercayai bahwa semangat dan jiwa perjuangan Sisingamangaraja teta hidup dan berkembang di kalangan orang – orang Heiden dan semakin berkembang menjelang rencana pemulangan Raja Boental. Bagaimanakah kehidupan Raja Boental di masa penjajahan dan apa saja yang telah dilaluinya selama dalam masa pembuangan? Apa Yang terjadi sehingga Raja Boental tidak dapat meneruskan perjuangan Ayahnya memimpin kerajaan Batak? Artikel ini membahas lebih lanjut mengenai pribadi Raja Boental.

Pada tahun 1916 gema pengaruh Nasionalisme di Indonesia telah sampai ke Sumatera, demikian pula di Toba. Di tahun itu, di Toba bangkit berbagai gerakan yaitu Parmalim, dan Parhudamdam yang meramalkan dan mengharapkan reinkarnasi Sisingamangaraja untuk memulihkan “kerajaannya” berupa gerakan “mesianisme”. Sisingamangaraja yang dipercayai kekal sebagai roh / Sahala setiap saat dipercayai akan muncul di dalam diri orang pilihannya. Gerakan ini berbentuk gerakan mistis – religious yang secara umum dikenal sebagai Parmalim, dipelopori oleh Guru Somaliang sekitar 1890 di Balige yang kemudian secara terpisah diteruskan oleh Raja Mulia seorang keturunan pendeta parbaringin di Laguboti.

Selanjutnya, pada 1916 garakan tersebut berkembang dan meluas secara spontan, tidak terorganisasi dan disertai peristiwa kekerasan. Seorang Kontrolir Belanda terbunuh. Belanda memutuskan isolasi politik lebih ketat terhadap putra-putra Sisingamangaraja yang hidup di kamp Pearaja. Awal 1917 mereka disekap dan diangkut pada malam hari ke Sibolga untuk dibawa ke Batavia.

Belanda mengakui bahwa para keturunan Sisingamangaraja dalam kamp. Khususnya Raja Boental yang masih berusia belasan tahun dan baru tamat HIS menjadi tumpuan harapan para parbaringin yang mengendap. Mereka teratur mengadakan hubungan rahasia dengan Boru Sagala istri Sisingamangaraja XII yang terkenal gigih memelihara kenangan Sisingamangaraja, sekalipun secara resmi keluarga ini telah masuk Kristen ada 1910. Raja Boental melanjutkan studi di AMS (setara SMA pada masa Belanda) di Jawa, kemudian masuk Sekolah Tinggi Hukum (Rechthogeschool) di Batavia, tetap dalam status “interniran” (pembuangan). Ia harus selalu minta izin jika hendak bepergian ke luar kota (Passentessel/Surat Jalan) dari Polisi Belanda. Status Interniran ini juga terus berlaku bagi keluarganya yang tinggal di kamp Pearaja (yang baru terhapus pada 1934). Menjelang 1928 pada usia 29 tahun ia ditetapkan magang di salahsatu kantor pengadilan di Batavia/Jakarta.

Selama studi ia berada dalam pengawasan, dan selalu didampingi Pembina, yaitu seorang pejabat tinggi Belanda. Di masa liburan panjang, dengan izin khusus ia bersama saudara – saudaranya diperbolehkan mengunjungi keluarganya di kamp Pearaja di Toba. Namun ia tidak bisa bebas pergi ke daerah Toba lainnya, demi mencegah pengaruh dari Parbaringin. Menjelang tamat, Direktorat Urusan Pribumi Departemen Urusan Dalam Negeri harus merencanakan penempatan Raja Boental sesuai dengan pendidikannya. Persoalan yang kemudian timbul ialah, dimana ia akan ditempatkan? Tetap di Jawa atau dipulangkan ke Sumatera? Apakah ada konsekuensi negatif apabila ia ditempatkan di Sumatera? Dan jabatan apa yang lebih baik baginya menurut kepentingan Penguasa? Raja Boental diberikan kesempatan mengajukan pendapatnya sendiri. Ia menulis surat permohonan (rekes) kepada Gubernur Jenderal dengan isi ringkasnya terdiri dari dua keinginan yaitu;

1. Dipulangkan ke Sumatera dan agar status sebagai internirannya diakhiri.
2. Diberi Jabatan yang sesuai dengan martabatnya, yaitu sebagai keturunan Sisingamangaraja.

Nada permintaa kedua tersebut memperkuat kesan penguasa akan pribadi Raja Boental sebagai orang yang berambisi meneruskan tahta ayahnya sebagai Raja sesuai dengan cita-cita yang diketahui tetap hidup di kalangan luas, dipelopori oleh kelompok Parbaringin. Di lingkungan penguasa timbul dua pendapat, Penguasa lokal (Asisten-Residen di Tarutung) pada prinsipnya merasa keberatan apabila Raja Boental ditempatkan di Tarutung. Terlebih lagi apabila jabatan yang akan diberikan kepadanya memperkuat harapan – harapan yang mulai berkembang lagi di Toba, bahwa jika Raja Boental kembali akan dinobatkan sebagai “Raja”

Pemerintah Pusat memutuskan untuk membentuk komisi Peneliti (Komisi Gobee-van-lith) untuk mengumpulkan data-data tentang Sisingamangaraja (De Singamangaraja kwestie) dan masalah pemulangan Raja Boental pada 1928 Pada Mei 1929 laporan dari komisi telah selesai yang kemudian dikomentari oleh De Boer, kontrolir distrik Samosir yang dialamatkan kepada Residen Tapanuli di Sibolga.

Reaksi De Boer sebagai orang lapangan mewakili status quo Pax-Neerlandica (Pemerintah Ratu Belanda). Pendapatnya didasari dari bahan –bahan berupa tanggapan tokoh-tokoh masyarakat pribumi atas persoalan Sisingamangaraja dan masalah pemulangan Raja Boental. Reaksinya mencerminkan masa lalu dan Sisingamangaraja serta kemungkinan pemulihan kerajaanya yang diwarnai dan ditentukan oleh posisi – posisi pihak yang bersangkutan ketika Sisingamangaraja masih berfungsi sebelum masa penjajahan berlaku. Dari komentar De Boer kita dapat mengutip sebagai berikut :

• Pemberian posisi sebagaimana dipegang oleh ayah dan pendahulunya, pemulihan kerajaan Sisingamangaraja kepada Karel Boental Sinambela (penamaan lengkap setelah memeluk agama Kristen pada 1910 – selanjutnya disingkat KBS) tidak mungkin lagi dilaksanakan mengingat :

1. Bagi SMR (singkata Sisingamangaraja), alam lingkungan Hindia Belanda seperti yang diminta oleh Parbaringin tidak memungkinkan lagi bagi seorang SMR sejati.
2. Tidak mungkin lagi dilaksanakan sekalipun bagi golongan Heiden (penganut ajaran asli) ataupun Parmalim akan puas dengan SMR yang tunduk pada Gubernemen. Walaupun mungkin tidak masuk akal apalagi kalau SMR tidak diberi kekuasaan mencampuri urusan duniawi, sebagaimana yang dimilikinya dulu. c. Fungsi utama SMR adalah sebagai Pendeta-Raja (priestervorst) yakni bertindak sebagai “Paus” kelompok Heiden dari kalangan marga-marga Sumba.

• Fungsi Duniawi di tangan KBS yaitu membawahi semua kepala negeri dan kepala lainnya dalam angkatan Gubernemen juga tidak dapat dilaksanakan. Penyebabnya ialah SMR Bukanlah pejabat duniawi, lagipula sebagai Pendeta-Raja kedudukan mereka tidak merata diakui di seluruh wilayah Batak. Tapi hanya sebagian di daerah Batak dan batasannya pun tidak jelas. Ditambah lagi, kedudukan KBS tidak akan diakui oleh kepala – kepala adat Batak mengingat dalam masyarakat Toba yang demokratis sama sekali tak ada tempat bagi system kekuasaan tunggal sebagaimana diimpikan oleh pengikut SMR.

De Boer juga menolak pemberian kedudukan kepada KBS sebagaimana diusulkan oleh Komisi Peneliti. Komisi ini mengusulkan agar KBS diangkat (dipulangkan) bekerja di “Pengadilan Pribumi Tarutung” sekaligus diperbantukan pada Residen Tapanuli. Menurut De Boer, kedua fungsi itu akan membuka kesempatan yang luas baginya untuk memperbesar pengaruhnya di negeri ini “sebagai experiment yang mengandung risiko tidak kecil mengingat watak KBS Nasihat Komisi pada garis besarnya meliputi tiga hal :

1. Pengaruh SMR masih sangat kuat baik dikalangan Kristen dan islam ataupun dikalangan primitive seperti Parbaringin dan Parmalim yang dengan berbagai alasan memandang KBS sebagai penerus SMR.
2. Penghapusan status interniran KBS dianggap (dengan segala persyaratan) ada baiknya.

Komisi mengusulkan perbaikan status material keluarga. Selama masa interniran keluarga SMR mengalami penderitaan akibat penahanan sehingga tidak mungkin mengembangkan kegiatan social yang normal. Penguasa di Batavia memutuskan untuk melakukan experiment sesuai usul komisi, yaitu mengangkat Raja Boental sebagai pegawai diperbantukan di Residen Tapanuli. Ia berkedudukan di Tapanuli sebagai Penasehat Adat, sebuah jabatan “netral” yang ia pegang sampai meninggal di akhir tahun 1941


(dikutip dari Buku “Toba Na Sae” karangan Sitor Situmorang)

 http://raymondsitorus.wordpress.com/2011/06/14/raja-boental-pewaris-mahkota-kerajaan-sisingamangaraja/