DARI TOBALANDEN KE BATAKLANDEN: Kolonialisme, Etnografi, dan Konstruksi Identitas Batak (1853-1900)

DARI TOBALANDEN KE BATAKLANDEN
Kolonialisme, Etnografi, dan Konstruksi Identitas Batak (1853–1900)

Abstrak

Artikel ini menelusuri asal-usul istilah Bataklanden yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19, serta pengaruhnya terhadap konstruksi identitas “Batak” di Sumatra Utara. Dengan menelaah arsip Belanda, terutama laporan Korte verhandeling over de Battah-landen en hare bewoners (1853) oleh E. Francis, penelitian ini menunjukkan bahwa istilah “Bataklanden” bukanlah sebutan asli dari penduduk lokal, melainkan kategori administratif dan etnografis yang lahir dari kepentingan kolonial untuk memetakan dan menguasai wilayah pedalaman. Penggunaan istilah tersebut menjadi titik awal munculnya konsepsi “Batak” sebagai identitas homogen yang menutupi keragaman etnis Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Mandailing. Penelitian ini berargumen bahwa konstruksi kolonial tersebut berlangsung melalui tiga tahap: (1) klasifikasi administratif (1853–1870), (2) etnografisasi dan misi zending (1870–1900), dan (3) institusionalisasi budaya melalui pendidikan dan gereja. Dengan demikian, istilah Bataklanden merepresentasikan momen awal kolonisasi pengetahuan yang berujung pada penciptaan identitas kolektif “Batak” dalam kerangka kolonialisme Belanda.

Kata kunci: Bataklanden, Tobalanden, kolonialisme, etnografi Belanda, identitas Batak, Toba, konstruksi sosial

---

Pendahuluan

Penamaan sebuah wilayah bukan sekadar tindakan geografis, melainkan juga tindakan politis. Melalui bahasa, kekuasaan kolonial sering kali menata ulang ruang dan identitas penduduk lokal sesuai dengan kerangka kepentingan mereka. Demikian pula yang terjadi di pedalaman Sumatra Utara ketika istilah Bataklanden diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19.

Sebelum istilah tersebut muncul, masyarakat di kawasan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara itu menyebut tanah mereka sebagai Tano Toba, dan diri mereka sebagai Halak Toba. Sementara di sekitarnya hidup kelompok-kelompok lain dengan identitas yang berbeda: Karo, Pakpak, Simalungun, dan Mandailing. Tidak satu pun dari kelompok ini mengenal atau menggunakan istilah “Batak” untuk menyebut dirinya sendiri sebelum intervensi kolonial.

Artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana istilah Tobalanden (Tanah Toba) berubah menjadi Bataklanden (Tanah Batak), serta bagaimana perubahan nomenklatur tersebut menjadi fondasi bagi konstruksi identitas “Batak” oleh kolonialisme Belanda antara tahun 1853 hingga 1900.

---

Latar Sejarah: Dari Pantai Barat ke Pedalaman

Pada pertengahan abad ke-19, Belanda mulai memperluas pengaruhnya dari pantai barat Sumatra (Sumatra’s Westkust) ke pedalaman. Sejak awal 1800-an, kekuasaan kolonial masih terbatas pada daerah pesisir seperti Barus, Sibolga, dan Natal, yang berada di bawah kontrol administratif Residentie Sumatra’s Westkust.¹

Wilayah pedalaman—termasuk lembah Silindung, dataran Toba, dan perbukitan Pakpak—belum sepenuhnya diketahui oleh pemerintah kolonial. Para pejabat Belanda menganggap daerah tersebut sebagai terra incognita yang dihuni oleh suku-suku non-Muslim dengan adat dan bahasa yang sulit dipahami. Dalam konteks inilah istilah “Batak” mulai berfungsi sebagai penanda kultural untuk “orang pedalaman yang belum beradab.”²

---

Tahun 1853: Laporan E. Francis dan Pengakuan Bataklanden

Peristiwa kunci terjadi pada tahun 1853 ketika seorang pejabat Belanda bernama E. Francis (Franssen van der Putte) melakukan perjalanan dari pesisir barat menuju dataran tinggi di sekitar Danau Toba. Laporan hasil perjalanannya diterbitkan dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indië berjudul:

> “Korte verhandeling over de Battah-landen en hare bewoners” — “Risalah singkat tentang Negeri-Negeri Batak dan Penghuninya.”³

Inilah pertama kalinya istilah Battah-landen (kemudian disederhanakan menjadi Bataklanden) digunakan secara sistematis oleh seorang pejabat kolonial untuk menggambarkan wilayah pedalaman Sumatra Utara. Francis memaparkan deskripsi geografis, sosial, dan etnografis masyarakat yang ia temui, sembari menekankan pentingnya daerah itu bagi “penyebaran peradaban dan agama Kristen.”⁴

Laporan Francis kemudian menjadi acuan bagi pemerintah kolonial dalam menetapkan pembagian administratif baru di bawah Residentie Tapanoeli, serta dalam menetapkan istilah Bataklanden sebagai sebutan resmi bagi wilayah pedalaman. Sejak saat itu, muncul dalam arsip kolonial judul-judul seperti “De uitbreiding van ons gezag in de Bataklanden” dan *“De zending in de Bataklanden.”⁵

---

Dari Etnografi ke Misi Zending: Homogenisasi Budaya (1870–1900)

Istilah Bataklanden segera diadopsi tidak hanya oleh pejabat kolonial tetapi juga oleh lembaga misi Jerman, Rheinische Missionsgesellschaft (RMG). Para misionaris seperti Ludwig Ingwer Nommensen dan Johannes Warneck menggunakan istilah “Batak” untuk menyebut seluruh masyarakat yang mereka injili di kawasan Tapanuli.⁶

Dalam proses ini, konsep “Batak” mengalami perluasan makna: dari sebutan administratif menjadi kategori etnografis yang dianggap mewakili “satu suku besar.” Para misionaris berperan besar dalam menyusun sistem simbolik baru, seperti:

Mitologi “Si Raja Batak” sebagai leluhur bersama (disistematisasi oleh PALE van Dijk dan kemudian WM. Hutagalung dalam Pustaha Batak);⁷

Struktur sosial “Dalihan Na Tolu” yang diangkat sebagai sistem universal orang Batak;

Penetapan bahasa Toba sebagai bahasa liturgis dan tulisan Latin “Bataksch Alphabet” yang dikodifikasikan oleh Nommensen.⁸

Homogenisasi ini menghasilkan hegemoni budaya Batak Toba atas etnis lain (Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing), terutama melalui pendidikan dan gereja.⁹

---

Konstruksi Identitas Kolonial: Dari Penamaan ke Kekuasaan

Proses pengadopsian istilah Bataklanden mencerminkan strategi kolonial yang lebih luas: menjadikan pengetahuan etnografis sebagai alat kekuasaan. Edward Said menyebut praktik ini sebagai colonial knowledge production — pengetahuan yang melayani dominasi.¹⁰

Dengan memberi nama dan mengklasifikasi masyarakat, Belanda tidak sekadar “memahami,” tetapi juga “mengatur” mereka. Identitas “Batak” kemudian menjadi kerangka tunggal yang menutupi pluralitas budaya lokal. Dalam kebijakan administratif Hindia Belanda, seluruh wilayah pedalaman Tapanuli dimasukkan ke dalam satu kesatuan: Afdeeling der Bataklanden, di bawah Residentie Tapanoeli.¹¹

---

Kesimpulan

Transformasi dari Tobalanden menjadi Bataklanden adalah proses kolonialisasi makna yang menandai awal rekayasa identitas di Sumatra Utara. Istilah itu pertama kali diperkenalkan melalui laporan E. Francis tahun 1853, kemudian dilembagakan melalui administrasi kolonial dan misi zending.

Melalui proses ini, Belanda bukan hanya menaklukkan wilayah geografis, tetapi juga memproduksi sebuah identitas etnografis baru — “Batak” — yang sampai kini masih menjadi dasar kategorisasi sosial dan budaya di Indonesia modern.

Dengan demikian, pemahaman terhadap Bataklanden bukan sekadar persoalan sejarah administratif, tetapi juga pintu masuk untuk memahami bagaimana kekuasaan kolonial membentuk dan mengendalikan wacana tentang siapa “kita.”

---

Daftar Pustaka (Gaya Chicago)

1. E. Francis. “Korte verhandeling over de Battah-landen en hare bewoners.” Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 15 (1853): 436–481.

2. H.N. van der Tuuk. “Afgevaardigde voor de Bataklanden (1849–1857).” Dalam Brieven en Schriften van H.N. van der Tuuk. Leiden: DBNL, 1901.

3. “De uitbreiding van ons gezag in de Bataklanden.” Neerlandia (Amsterdam, 1890).

4. “De zending in de Bataklanden.” Berichten uit de Bataklanden, RMG, 1903.

5. Daniel Perret. Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & EFEO, 2010.

6. Zulyani Hidayah. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1997.

7. Edward W. Said. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.

8. WM. Hutagalung. Pustaha Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak. Medan: 1926.

9. Johannes Warneck. Die Batakmission in Sumatra. Barmen: Verlag der RMG, 1909.

---