Konperensi Nasional Danau Indonesia Disambut Positif Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Konperensi Nasional Danau Indonesia yang pertama diadakan di Sanur Bali disambut positif oleh beberapa kepala daerah yang memiliki danau. Apalagi, mereka mendapat kesempatan memaparkan kondisi danau di daerah masing-masing, termasuk suka duka yang dialami dalam mengelola danau. Berikut penuturan beberapa kepala daerah mengenai hal tersebut:Wagub Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail"Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut gembira penetapan [...]
31 Aug 2009 12:10 WIB
Penyelenggaraan Konperensi Nasional Danau Indonesia yang pertama diadakan di Sanur Bali disambut positif oleh beberapa kepala daerah yang memiliki danau. Apalagi, mereka mendapat kesempatan memaparkan kondisi danau di daerah masing-masing, termasuk suka duka yang dialami dalam mengelola danau.
Berikut penuturan beberapa kepala daerah mengenai hal tersebut:
Wagub Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail
"Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut gembira penetapan Danau Limboto sebagai salah satu danau prioritas nasional oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup," tegas, Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo serta Kepala Balihristi Provinsi Gorontalo Herman Paneo. Diakuinya, danau Limboto memang mengalami sedimentasi berat sehingga luasannya semakin menyusut. "Luas Danau Limboto di tahun 1932 mencapai 8 ribu hektar dengan kedalaman 30 meter. Namun akibat sedimentasi dan pertumbuhan gulma air (eceng gondok), di tahun 2008 luas luas Danau Limboto tinggal 2,537 meter dengan kedalaman 2,5 meter.
Sebenarnya, lanjut Gusnar Ismail, danau Limboto memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk usaha perikanan, wisata, industri dan riset. Namun karena kondisinya sudah kritis, berbagai potensi tersebut sulit dikembangkan. Untuk mengatasi masalah danau Limboto, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya penanggulangan seperti studi penanganan danau yang melibatkan lembaga donor dan peneliti, konservasi daerah bagian hulu danau, menyusun master plan Danau Limboto serta meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal loging.
Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Limboto. Pemprov Gorontalo juga sedang menyusun action plan 2010-2014, yang mencakup tiga aspek yaitu pembuatan Green Belt (jalur hijau) pada daerah sempadan danau, pembangunan jalan lingkar danau sekitar 22 kilometer dan pemanfaatan gulma air Danau Limboto.
Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho
"Danau Toba telah menjadi prioritas utama dalam penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ini sudah dilakukan sejak danau tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis," Wakil Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dengan itu pula, lanjut Gatot Pujo Nugroho ekosistem danau dan lingkungannya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.
Ekosistem kawasan Danau Toba memiliki potensi andalan, antara lain ekosistem daratan dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan dengan panjang mencapai 87 kilometer dengan 259.721 hektare (Ha) berada pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut dan serta terdapat 443 desa disekitarnya.
"Kawasan danau itu memiliki potensi kawasan hutan seluas 238.399 Ha, memiliki potensi keragaman hayati daratan yang menarik seperti anggrek Toba, Adulpak, Kantung Semar dan Andaliman," katanya.. Danau Toba juga memiliki 19 subdaerah aliran sungai (DAS), luas tangkapan air 2.586 kilometer persegi, dan siklus pergantian air 110-280 tahun.
"Ini merupakan salah satu keunikan Danau Toba, di mana danau-danau sedunia hanya memiliki siklus perputaran air rata-rata sekitar 17 tahun," katanya. Menurut Gatot Pujo Nugroho bila terjadi krisis air minum sebagai salah satu dampak perubahan iklim, sumber daya air tawar Danau Toba cukup potensial dimanfaatkan untuk memenuhikebutuhan rumah tangga dan industri.
"Rata-rata dalam setahun mampu mengalirkan air mencapai 3,2 miliar kubik. Jika debit pelepasan air tersebut dinilai dalam rupiah sesuai dengan tarif air minum Sumatra Utara Rp2.100 per kubik, maka potensi nilai ekonomi sumber daya air minum dari Danau Toba sebesar Rp538 miliar per tahun," katanya. Sedangkan dari sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air, danau ini telah memberikan sumbangan kepada negara melalui pajak yang diterima negara dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan.
"Dengan memanfaatkan kondisi topografinya, Danau Toba memiliki potensi daya listrik sekitar 1.000 hingga 1.100 Megawatt (MW). Daya bangkit yang telah terpakai adalah 450 MW pada PLTA Asahan, 82 Mw pada PLTA Lae Renun dan 180 Mw pada PLTA Asahan I di Porsea Toba Samosir," ucap Wagub Gatot Pujo Nugroho.
Di samping itu, perairan Toba juga menyimpan kekayaan hayati antara lain spesies endemik seperti Ikan Batak (Tor Sorro), ikan mas, ikan pora-pora dan lainnya.
Namun saat ini, kata Wagub Gatot Pujo, ekosistem Danau Toba sedang mengalami berbagai tekanan akibat penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan rumah tangga, keramba jaring apung, pembuangan oli, dan peternakan. "Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kerusakan tersebut adalah dengan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sebagai badan yang berfungsi mengoordinasikan dan menjalankan arah kebijakan," katanya.
Bupati Luwu Timur, H.Andi Hatta Marakarma
Saat memaparkan kondisi danau-danau di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Timur H.Andi Hatta Marakarma, juga didampingi Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Abd. Salam Nur, Kepala Bapedalda Luwu Timur, Muh.Zabur, Kepala Bappeda, Firmanzah dan perwakilan Manajemen PT. Inco.Tbk
Di Kabupaten Luwu Timur terdapat tiga danau yang sating terkait satu sama lain yakni danau Matano, danau Mahalona dan danau Towuti. Kawasan tiga danau itu disebut sebagai Kompleks Danau Malili. Menurut AA Hatta Marakarma, pengelolaan Kompleks Danau Malili selama ini belum dilakukan secara komprehensif dan berjalan seadanya, akibat masih banyak terjadi kesimpangsiuran mengenai cakupan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terkait dan berkepentingan dengan ketiga danau tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai penanggungjawab wilayah Kompleks Danau Malili berada, kerap mengalami tantangan yang sangat berat, disebabkan karena kurangnya perhatian para pihak terkait dan berkepentingan. Pada tingkatan pemerintah pusat dan provinsi, terasa masih banyak kesimpangsiuran yang merupakan pertanda lemahnya perhatian terhadap pengelolaan kawasan danau di negeri ini.
"Sebagai daerah baru kami memikul tanggungjawab moril maupun materil yang cukup berat yang tentu harus dilakoni, karena eksistensi Kompleks Danau Malili sudah begitu dikenal dunia dengan segala keunikan warisan dunia yang harus dipertahankan kelestariannya" papar Hatta Marakarma.
Kompleksitas permasalahan tiga danau yang terhubung secara "kaskade" dari danau Matano terus ke Danau Mahalona yang terletak di bawahnya dan akhirnya mengalir ke Danau Towuti yang letaknya lebih rendah lagi itu, memang memerlukan perhatian para ahli, agar pengelolaan kawasan dapat berjalan baik dan benar.
Selain itu, peranan pemerintah di semua tingkatan, khususnya peran kebijakan pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam era otonomi daerah saat ini, memerlukan dukungan yuridis¬konstitusional yang memadai guna menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai "garda terdepan" dalam pengelolaan Kompleks Danau Malili.
Bila melihat karakteristik permasalahan yang ada, terutama setelah mengingat Kawasan Kompleks Danau Malili secara keseluruhan ataupun sebagian besar wilayah inti sistemnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Pemerintah Daerah sedang merancang peraturan daerah yang mengatur pengelolaan danau-danau yang ada di wilayah kabupaten ini.
Dengan keberadaan peraturan daerah yang dapat mengatur pengelolaan kawasan Kompleks Danau Malili secara komprehensif mengakomodasi kepentingan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air, maka setidaknya akan ada kejelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Bupati Luwu Timur juna mengusulkan kepada seluruh Bupati/ Walikota se Indoneisa agar pengelolaan danau di Indonesia lebih maksimal dan berkelanjutan, perlu dibentuk Asosiasi Kabupaten Danau se Indonesia, dan Bupati Luwu Timur menyatakan siap menjadi pelopor pembentukan asosiasi tersebut. (PL)
Sumber:
Suara Akar Rumput
31 Agustus-06 September 2009
Hal: 5
http://www.menlh.go.id/konperensi-nasional-danau-indonesia-disambut-positif-pemerintah-daerah/
Penyelenggaraan Konperensi Nasional Danau Indonesia yang pertama diadakan di Sanur Bali disambut positif oleh beberapa kepala daerah yang memiliki danau. Apalagi, mereka mendapat kesempatan memaparkan kondisi danau di daerah masing-masing, termasuk suka duka yang dialami dalam mengelola danau. Berikut penuturan beberapa kepala daerah mengenai hal tersebut:Wagub Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail"Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut gembira penetapan [...]
31 Aug 2009 12:10 WIB
Penyelenggaraan Konperensi Nasional Danau Indonesia yang pertama diadakan di Sanur Bali disambut positif oleh beberapa kepala daerah yang memiliki danau. Apalagi, mereka mendapat kesempatan memaparkan kondisi danau di daerah masing-masing, termasuk suka duka yang dialami dalam mengelola danau.
Berikut penuturan beberapa kepala daerah mengenai hal tersebut:
Wagub Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail
"Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut gembira penetapan Danau Limboto sebagai salah satu danau prioritas nasional oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup," tegas, Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo serta Kepala Balihristi Provinsi Gorontalo Herman Paneo. Diakuinya, danau Limboto memang mengalami sedimentasi berat sehingga luasannya semakin menyusut. "Luas Danau Limboto di tahun 1932 mencapai 8 ribu hektar dengan kedalaman 30 meter. Namun akibat sedimentasi dan pertumbuhan gulma air (eceng gondok), di tahun 2008 luas luas Danau Limboto tinggal 2,537 meter dengan kedalaman 2,5 meter.
Sebenarnya, lanjut Gusnar Ismail, danau Limboto memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk usaha perikanan, wisata, industri dan riset. Namun karena kondisinya sudah kritis, berbagai potensi tersebut sulit dikembangkan. Untuk mengatasi masalah danau Limboto, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya penanggulangan seperti studi penanganan danau yang melibatkan lembaga donor dan peneliti, konservasi daerah bagian hulu danau, menyusun master plan Danau Limboto serta meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal loging.
Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Limboto. Pemprov Gorontalo juga sedang menyusun action plan 2010-2014, yang mencakup tiga aspek yaitu pembuatan Green Belt (jalur hijau) pada daerah sempadan danau, pembangunan jalan lingkar danau sekitar 22 kilometer dan pemanfaatan gulma air Danau Limboto.
Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho
"Danau Toba telah menjadi prioritas utama dalam penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ini sudah dilakukan sejak danau tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis," Wakil Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dengan itu pula, lanjut Gatot Pujo Nugroho ekosistem danau dan lingkungannya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.
Ekosistem kawasan Danau Toba memiliki potensi andalan, antara lain ekosistem daratan dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan dengan panjang mencapai 87 kilometer dengan 259.721 hektare (Ha) berada pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut dan serta terdapat 443 desa disekitarnya.
"Kawasan danau itu memiliki potensi kawasan hutan seluas 238.399 Ha, memiliki potensi keragaman hayati daratan yang menarik seperti anggrek Toba, Adulpak, Kantung Semar dan Andaliman," katanya.. Danau Toba juga memiliki 19 subdaerah aliran sungai (DAS), luas tangkapan air 2.586 kilometer persegi, dan siklus pergantian air 110-280 tahun.
"Ini merupakan salah satu keunikan Danau Toba, di mana danau-danau sedunia hanya memiliki siklus perputaran air rata-rata sekitar 17 tahun," katanya. Menurut Gatot Pujo Nugroho bila terjadi krisis air minum sebagai salah satu dampak perubahan iklim, sumber daya air tawar Danau Toba cukup potensial dimanfaatkan untuk memenuhikebutuhan rumah tangga dan industri.
"Rata-rata dalam setahun mampu mengalirkan air mencapai 3,2 miliar kubik. Jika debit pelepasan air tersebut dinilai dalam rupiah sesuai dengan tarif air minum Sumatra Utara Rp2.100 per kubik, maka potensi nilai ekonomi sumber daya air minum dari Danau Toba sebesar Rp538 miliar per tahun," katanya. Sedangkan dari sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air, danau ini telah memberikan sumbangan kepada negara melalui pajak yang diterima negara dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan.
"Dengan memanfaatkan kondisi topografinya, Danau Toba memiliki potensi daya listrik sekitar 1.000 hingga 1.100 Megawatt (MW). Daya bangkit yang telah terpakai adalah 450 MW pada PLTA Asahan, 82 Mw pada PLTA Lae Renun dan 180 Mw pada PLTA Asahan I di Porsea Toba Samosir," ucap Wagub Gatot Pujo Nugroho.
Di samping itu, perairan Toba juga menyimpan kekayaan hayati antara lain spesies endemik seperti Ikan Batak (Tor Sorro), ikan mas, ikan pora-pora dan lainnya.
Namun saat ini, kata Wagub Gatot Pujo, ekosistem Danau Toba sedang mengalami berbagai tekanan akibat penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan rumah tangga, keramba jaring apung, pembuangan oli, dan peternakan. "Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kerusakan tersebut adalah dengan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sebagai badan yang berfungsi mengoordinasikan dan menjalankan arah kebijakan," katanya.
Bupati Luwu Timur, H.Andi Hatta Marakarma
Saat memaparkan kondisi danau-danau di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Timur H.Andi Hatta Marakarma, juga didampingi Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Abd. Salam Nur, Kepala Bapedalda Luwu Timur, Muh.Zabur, Kepala Bappeda, Firmanzah dan perwakilan Manajemen PT. Inco.Tbk
Di Kabupaten Luwu Timur terdapat tiga danau yang sating terkait satu sama lain yakni danau Matano, danau Mahalona dan danau Towuti. Kawasan tiga danau itu disebut sebagai Kompleks Danau Malili. Menurut AA Hatta Marakarma, pengelolaan Kompleks Danau Malili selama ini belum dilakukan secara komprehensif dan berjalan seadanya, akibat masih banyak terjadi kesimpangsiuran mengenai cakupan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terkait dan berkepentingan dengan ketiga danau tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai penanggungjawab wilayah Kompleks Danau Malili berada, kerap mengalami tantangan yang sangat berat, disebabkan karena kurangnya perhatian para pihak terkait dan berkepentingan. Pada tingkatan pemerintah pusat dan provinsi, terasa masih banyak kesimpangsiuran yang merupakan pertanda lemahnya perhatian terhadap pengelolaan kawasan danau di negeri ini.
"Sebagai daerah baru kami memikul tanggungjawab moril maupun materil yang cukup berat yang tentu harus dilakoni, karena eksistensi Kompleks Danau Malili sudah begitu dikenal dunia dengan segala keunikan warisan dunia yang harus dipertahankan kelestariannya" papar Hatta Marakarma.
Kompleksitas permasalahan tiga danau yang terhubung secara "kaskade" dari danau Matano terus ke Danau Mahalona yang terletak di bawahnya dan akhirnya mengalir ke Danau Towuti yang letaknya lebih rendah lagi itu, memang memerlukan perhatian para ahli, agar pengelolaan kawasan dapat berjalan baik dan benar.
Selain itu, peranan pemerintah di semua tingkatan, khususnya peran kebijakan pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam era otonomi daerah saat ini, memerlukan dukungan yuridis¬konstitusional yang memadai guna menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai "garda terdepan" dalam pengelolaan Kompleks Danau Malili.
Bila melihat karakteristik permasalahan yang ada, terutama setelah mengingat Kawasan Kompleks Danau Malili secara keseluruhan ataupun sebagian besar wilayah inti sistemnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Pemerintah Daerah sedang merancang peraturan daerah yang mengatur pengelolaan danau-danau yang ada di wilayah kabupaten ini.
Dengan keberadaan peraturan daerah yang dapat mengatur pengelolaan kawasan Kompleks Danau Malili secara komprehensif mengakomodasi kepentingan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air, maka setidaknya akan ada kejelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Bupati Luwu Timur juna mengusulkan kepada seluruh Bupati/ Walikota se Indoneisa agar pengelolaan danau di Indonesia lebih maksimal dan berkelanjutan, perlu dibentuk Asosiasi Kabupaten Danau se Indonesia, dan Bupati Luwu Timur menyatakan siap menjadi pelopor pembentukan asosiasi tersebut. (PL)
Sumber:
Suara Akar Rumput
31 Agustus-06 September 2009
Hal: 5
http://www.menlh.go.id/konperensi-nasional-danau-indonesia-disambut-positif-pemerintah-daerah/
No comments:
Post a Comment